KASUS SETYA NOVANTO DAN DOKTER DALAN PENEGAKAN HUKUM

KASUS SETYA NOVANTO DAN DOKTER DALAN PENEGAKAN HUKUM

Kasus hukum Ketua DPR RI Setya Novanto benar-benar penuh drama. Setelah ditetapkan sebagai tersangka korupsi proyek e-KTP pada Juli 2017 lalu, Novanto tak pernah menghadiri panggilan KPK. Ia bahkan menggugat penetapannya sebagai tersangka melalui proses praperadilan. Selama proses praperadilan berjalan, Setya Novanto jatuh sakit. Ia dirawat di RS Premier, Jatinegara, Jakarta Timur. Macam-macam penyakit dikabarkan menghinggapi Novanto kala itu: mulai dari sakit ginjal, diabetes, jantung, sampai tumor tenggorokan.

Foto dirinya terkulai di atas ranjang rumah sakit menyebar. Alih-alih mendatangkan simpati, seloroh sarkas menggunakan foto Novanto justru mengisi ruang-ruang digital. Jumat, 29 September 2017, Hakim Cepi Iskandar mengabulkan gugatan praperadilan Setya Novanto. Ia pun melepas statusnya sebagai tersangka. Proses hukum terhadap Novanto tak serta merta kelar selepas itu. KPK terus mengejar khasusnya sampai penetapan Novanto sebagai tersangka untuk kedua kalinya keluar pada bulan November. Penetapan Setnov sebagai tersangka yang kedua kalinya ini juga tak kalah drama.

PANGILAN KE DUA UNTUK SETYA NOVANTO

Ia lagi-lagi tak memenuhi panggilan KPK. Ketika hendak dijemput paksa oleh KPK pada Rabu (15/11), hasilnya nihil. Baru keesokan malamnya, kabar tragis soal Novanto membludak di media-media massa. Mobil yang mengangkutnya diberitakan menabrak tiang listrik di bilangan Jakarta Barat sehingga menyebabkan supir, ajudan, dan dirinya mengalami cedera.

Novanto yang segera dilarikan ke RS Medika Permata Hijau ditangani oleh dr. Bimanesh Sutarjo, ahli penyakit dalam. Sang dokter memberi keterangan bahwa Novanto mengalami cedera. Di pelipis sebelah kiri, lecet di leher dan lengan kanan, serta hipertensi berat. Sementara menurut pengacara Novanto, Fredrich Yunadi, lantaran mengalami cedera di bagian kepala, ada dugaan kliennya tersebut mengalami gegar otak.

PENGAWASAN KETAT DARI KPK

Sebelum sempat menjalani pemeriksaan dan perawatan lebih lanjut di RS Medika Permata Hijau. Novanto dipindahkan ke RSCM dengan alasan kelengkapan fasilitas kesehatan. Pengawasan ketat pihak KPK mengiringi penanganan kesehatan Novanto. Bambang Widjojanto, eks pimpinan KPK merekomendasikan lembaga tersebut bekerja sama dengan Ikatan Dokter Indonesia. Untuk memastikan kondisi kesehatan Novanto sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Sehingga alasan kesehatan tidak bisa lagi dipakai untuk lari dari tanggung jawab hukum.

Novanto dua kali berturut-turut menggunakan alasan kesehatan sehingga proses hukum terhadap dirinya terpaksa tertunda. Kecurigaan publik pun kian menanjak. dr. Bimanesh dan institusi tempatnya bekerja pun sempat menjadi sasaran kecurigaan ini. Jadwal praktik dr. Bimanesh tercatat hanya Rabu dan Kamis pukul 08.30-11.00, tetapi malam itu, ia bertugas menangani Novanto. Ia pun beralasan, jadwal praktik pada pagi hari tersebut hanya terkait profesinya sebagai dokter ginjal. Selebihnya ia on call selama 24 jam, 7 hari seminggu.

(DOKTER) KEWAJIBAN SAYA HANYA MENANGANI PASIEN SAJAH

Sedangkan terkait dirinya yang irit memberi informasi soal kesehatan Novanto, dr. Bimanesh mengatakan bahwa dokter tidak boleh melanggar sumpah jabatan dengan membeberkan rahasia kondisi pasien. Kewajiban dokter hanya menangani pasien sebaik mungkin, terlepas dari masalah apa pun yang sedang membelit pasien, demikian pendapat dr. Bimanesh.

Sehubungan pernyataan dr. Bimanesh tersebut, dr. Priyo Sidipratomo, Ketua Majelis Kehormatan Etika Kedokteran (MKEK) menjelaskan secara tertulis kepada Tirto. Bahwa dokter memang hanya bisa membuka informasi soal penyakit pasien setelah mendapat izin dari pasien atau atas perintah pengadilan. Kendati kerahasiaan kondisi kesehatan menjadi hak pasien yang dijamin oleh para dokter. Keputusan pengadilan yang tertinggi memungkinkan untuk dibukanya catatan medis si pasien.

Senada dengan dr. Priyo, praktisi hukum kesehatan, dr. Rani Tiyas Budiyanti, M.H. juga mengatakan bahwa data medis pasien hanya bisa dikemukakan bila ada surat resmi dari pihak penyidik. “Rahasia kedokteran itu bisa dibuka untuk kondisi-kondisi tertentu. Pertama, untuk kepentingan pasien, ini ada di Permenkes No. 36 Tahun 2012, misalnya untuk keperluan asuransi. Kemudian, untuk kepentingan aparat penegak hukum. Untuk kepentingan penyidikan, data yang bisa diminta seperti visum, keterangan ahli, keterangan saksi, dan resume medis saja. Misalnya, tentang diagnosisnya apa, kemudian terapinya apa. Permohonannya harus secara tertulis dari penyidik. Kalau untuk mengetahui rekam medis secara keseluruhan, harus dalam sidang pengadilan,” jabar dr. Rani.

Menurut dr. Priyo, bila dokter memberikan surat keterangan sakit palsu, ia dikatakan melanggar etika. Dan akan ada sanksi tertentu yang bentuknya ditentukan oleh sidang MKEK. Tidak hanya itu, ada sanksi pidana juga yang bisa dijatuhkan. Kepada dokter yang memberikan keterangan palsu karena terkait kapasitasnya sebagai saksi ahli, demikian ditambahkan dr. Rani.

Untuk berita selanjutnya kalian Bisa Klik Di sini

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!