Sistem Pemerintahan Belanda Menyerukan Pemerintah Belanda Untuk Membantu Membebaskan Ahok

Sistem Pemerintahan Belanda Menyerukan Pemerintah Belanda Untuk Membantu Membebaskan Ahok

Liputan6kita – Sistem pemerintahan Belanda menyerukan kepada pemerintah Belanda untuk membantu memebaskan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Seruan itu disampaikan oleh anggota Parlemen Belanda dari Partai Uni Kristen, Joël Voordewind.

“Sistem pemerintahan belanda meminta Menteri Luar Negeri Bert Koenders untuk menyerukan agar Indonesia membebaskan Gubernur Jakarta karena tudingan pelecehan agama,” kata Voordewind, sepeti dilansir Telegraaf pada Rabu (10/5).

Seruan Voordewind ini diketahui mendapat dukungan dari sebagaian besar anggota Parlemen Belanda. Voordewind juga menyerukan Uni Eropa (UE) untuk segera menyampaikan kekhawatiran mengenai hal ini.

UE sendiri diketahui telah memberikan respon atas putusan terhadap Ahok. Dalam sebuah pernyataan, UE menyatakan turut memantau kasus yang menimpa Ahok. UE berharap hal ini tidak mempengaruhi Indonesia, yang dikenal atas sikap toleransi dan pluralismenya.

UE menuturkan pihaknya dan Indonesia telah sepakat untuk mempromosikan dan melindungi hak-hak sebagaimana tercantum dalam Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia dan Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik, seperti kebebasan berpikir, hati nurani dan beragama, serta kebebasan berekspresi.

Organisasi yang berbasis di Brussesl itu kemudian menekankan kebebasan-kebebasan tersebut adalah hak-hak yang saling berketergantungan, saling terkait dan saling melengkapi. Melindungi setiap orang dan melindungi pula hak untuk menyampaikan pendapat mengenai agama dan kepercayaan manapun atau semua sesuai dengan hukum hak-hak asasi manusia internasional.

“UE secara konsisten telah menyatakan bahwa hukum yang mengkriminalisasi penistaan agama secara diskriminatif dapat menimbulkan terhalangnya kebebasan berekspresi dan atau kebebasan beragama dan kepercayaan,” lanjut pernyataan tersebut.

Tidak hanya belanda, Duta besar Inggris juga ikut memperbincangkan vonis serta kasus penodaan agama yang mengantarkan Ahok ke jeruji besi. Salah satunya yang disampaikan Oleh Dutas Besar Inggris untuk Indonesia, Moazzam Malik.

Masyarakat internasional juga ikut memperbincangkan vonis serta kasus penodaan agama yang mengantarkan Ahok ke jeruji besi.

Salah satunya disampaikan oleh Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Moazzam Malik.

Melalui Twitter, Moazzam mengatakan dirinya percaya bahwa Ahok bukanlah sosok yang anti terhadap agama lain, khususnya Islam.

“Saya kenal Ahok. Saya mengagumi kerjanya untuk Jakarta. Percaya bahwa dia bukanlah anti Muslim. Doa saya untuk Ibu Vero dan keluarga. Pemimpin harus menjaga toleransi dan kerukunan,” tulis Moazzam.

Kasus penodaan agama yang menjerat Ahok juga menjadi sorotan dunia dan lembaga internasional. Badan HAM PBB untuk Asia (@OHCHRAsia) menyebut bahwa pemerintah Indonesia perlu mengkaji lagi Undang-Undang penodaan agama.

“Kami prihatin dengan hukuman penjara kepada Gubernur #Jakarta karena dugaan penodaan terhadap Islam. Kami meminta #Indonesia untuk mengkaji Undang-Undang penodaan agama,” cuit Badan HAM PBB untuk Asia melalui Twitter.

Media internasional Aljazeera juga ikut merespons vonis 2 tahun penjara untuk Ahok.

Hukuman tersebut dikatakan sekaligus menjadi penanda untuk perkembangan politik di Indonesia. Ke depannya, sulit memiliki pemimpin dari agama minoritas.

“Banyak orang di Indonesia akan mempertanyakan putusan ini. Mereka akan bertanya-tanya, seperti apa presiden yang akan dibuat untuk kasus lain. Betapa mudahnya melakukan tuduhan penistaan terhadap lawan-lawan, terutama jika berasal dari kelompok minoritas,” tulis Aljazeera dalam berita mereka yang berjudul ‘Jakarta governor Ahok found guilty of blasphemy’.

Setelah pembacaan putusan hukuman 2 tahun penjara pada Selasa (9/5/17), hakim memerintahkan agar Ahok ditahan.

Ahok selanjutnya dibawa ke Rutan Cipinang dengan pengawalan ketat aparat polisi. Namun, belum 1×24 jam Ahok menghuni sel Rutan Cipinang, ia dipindah ke Rutan Mako Brimob.

Adapun majelis hakim dalam pembacaan vonis menyatakan putusan tersebut murni berdasarkan hukum pidana. Bukan terkait hal lain, termasuk Pilkada.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!